Singapura resmi melarang Polymarket dengan memberlakukan aturan undang-undang perjudian yang lebih ketat.
Polymarket sebagai platform permainan prediksi berbasis blockchain resmi dilarang di Singapura usai memperketat aturan undang-undang perjudian. Larangan ini mulai berlaku 12 Januari 2025 sejalan dengan meningkatnya dorongan global yang memblokir platform taruhan online tanpa lisensi. Selain itu posisi Singapura pun sebagai yuridiksi untuk memblokir akses ke pasar dengan basis kripto.
Singapura Ikut Tren Global dengan Melarang Polymarket
Pemerintah Singapura memblokir Polymarket merupakan bagian dari tindakan tegas atas perjudian ilegal. Otoritas Regulasi Perjudian (GRA) Singapura saat ini pun telah melakukan identifikasi Polymarket sebagai situs perjudian ilegal dan menambahkan platform tersebut ke wilayah untuk pembatasan akses.
Bukan hanya Singapura, negara-negara lain seperti Taiwan, Prancis, dan Amerika Serikat pun mengambil tindakan yang sama untuk memblokir platform tersebut. Alasannya karena status dari Polymarket itu sendiri yang tidak terdaftar sebagai platform resmi dan khawatir akan layanan perjudian ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Sejak Polymarket dirilis, platform ini memungkinkan para pengguna untuk bertaruh di berbagai hal, seperti bencana alam maupun prediksi politik. Platform mendapatkan sorotan dan popularitas signifikan selama pemilu Amerika Serikat beberapa waktu lalu, beberapa pengguna melakukan taruhan dengan nilai begitu besar. Tapi taruhan bersifat desentralisasi, kemudian dikombinasikan dengan hal-hal tidak pasti seperti pasar cryptocurrency.
Di Singapura sendiri para pengguna telah mencoba mengakses Polymarket saat ini namun GRA memberikan peringatan. Pemberitahuan tersebut secara jelas mengatakan bahwa melakukan taruhan di Polymarket memberikan konsekuensi serius, seperti adanya denda dengan nilai besar mencapai US $ 10.000, kurungan enam bulan penjara, maupun keduanya.
Sikap tegas pemerintah Singapura ini sejalan dengan undang-undang perjudian di negara tersebut yang memang mengizinkan perjudian online hanya lewat platform yang sudah mendapatkan lisensi dari negara, seperti Singapore Pools. Platform tersebut telah disetujui oleh pemerintah Singapura, sedangkan Polymarket tidak mematuhi aturan yang berlaku sehingga dilarang di negara tersebut.
Bukan hanya kebijakan melarang Polymarket, namun Singapura pun memperketat perjudian online ilegal. Mulai 1 Januari 2025 lalu Kepolisian Singapura (SPF) memblokir akses ke layanan perjudian jarak jauh yang terbukti ilegal, sebelumnya hal tersebut ditangani oleh GRA.
Saat ini SPF bertugas memantau iklan dan memblokir pembayaran yang berhubungan dengan transaksi judi ilegal. Adanya perbedaan pengawasan aturan ini jadi pertanda tindakan lebih tegas untuk mengatasi perjudian ilegal.
Crypto News Australia melaporkan pemerintah Singapura telah membuat kebijakan lebih ketat untuk bidang perjudian. Tahun 2024 saja pihak berwenang telah memblokir sekitar 3.800 situs perjudian ilegal dan transaksi dengan nilai US$37 juta lebih.
Adanya upaya tersebut membuat operator perjudian ilegal mendapatkan hukuman berat. Pihak yang terbukti bersalah akan mendapatkan denda sebesar S$500.000 (sekitar US$370.000) dan kurungan penjara selama tujuh tahun, sedangkan operator yang terbukti melakukan pelanggaran berulang akan dapat hukuman lebih berat.
Bagaimana Masa Depan Polymarket?
Bagaimana masa depan platform taruhan Polymarket? Amerika Serikat punya aturan lebih ketat terhadap platform tersebut. Regulator melakukan pengawasan secara berkelanjutan, mulai dari denda dari CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas) pada 2022 lalu. Karena hal tersebut Polymarket terpaksa menghentikan layanan untuk pengguna yang ada di wilayah Amerika Serikat.
Meski saat ini platform Polymarket masih menarik untuk sebagian orang, namun Shayne Coplan selaku CEO perusahaan telah diselidiki oleh FBI yang melakukan penggerebekan di rumahnya terkait kasus yang sedang berlangsung.
Tantangan lain juga dihadapi oleh Polymarket seperti kebijakan dari Taiwan dan Prancis. Di Prancis, National Gaming Authority (ANJ) menemukan adanya kasus pengguna Polymarket yang memasang taruhan besar saat pemilu AS berlangsung. Sedangkan di Taiwan pada 2023 melarang keberadaan platform ini, walaupun negara tersebut termasuk melegalkan kripto.
Meski banyak rintangan yang dihadapi oleh Polymarket, namun platform ini tetap berusaha ada untuk para penggemar kripto yang bertaruh. Kemampuan Polymarket dalam memanfaatkan teknologi blockchain memberikan prediksi desentralisasi usai menarik investor besar maupun tokoh-tokoh terkenal.
Sayangnya akibat banyaknya rintangan yang dihadapi, masa depan Polymarket terbilang tidak pasti. Platform dianggap tidak mematuhi undang-undang yang berlaku di negara-negara tertentu menyebabkan ke depannya apakah platform ini masih beroperasi atau tidak.
Tinggalkan Balasan